Kebijakan Infrastruktural Perkotaan

Kebijakan infrastruktural pembangunan wilayah dan perkotaan merupakan faktor dominan yang berpengaruh terhadap perencanaan pemanfaatan ruang dan unsur pembentuk struktur spasial wilayah /perkotaan. Infrastruktur yang terbangun akan mempengaruhi dinamika pengembangan wilayah/perkotaan dalam aspek sosial maupun ekonomi. Kebijakan infrastruktural selayaknya mempertimbangkan strategi keruangan dan prasarana wilayah , peran prasarana dalam pembangunan struktur spasial wilayah terkait dengan sistem dan jaringan kota – kota . Strategi ini dimaksudkan untuk meningkatkan peran internal dan fungsi eksternal kota. Peran internal diantaranya, mendorong kemampuan daerah dalam pengelolaan pembangunan kota, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan agar layak huni, meningkatkan daya saing kota, meningkatkan peran swasta dan masyarakat.

KEBIJAKAN INFRASTRUKTUR DALAM UPAYA MEMBERIKAN ARAH DAN MENINGKATKAN LAJU PERKEMBANGAN WILAYAH 

Optimalisasi pemanfaatan ruang kota sebagai arah dan pedoman dalam pengembangan dan pembangunan kota mengalami perubahan paradigma, yaitu dari skala keseragaman menuju keberagaman, dari lahan sebagai sekedar wadah aktifitas menjadi bagian dari investasi dan pemberdayaan kandungan lokal. Perubahan paradigma ini memberikan konsekuensi logis bagi kota untuk mengembangkan diri sesuai dengan potensi yang dikandungnya. Lebih dari itu, diperlukan pengembangan antar kawasan yang bertumpu pada keselarasan antar sinergisitas dengan wilayah sekitar. Dengan demikian diharapkan kebijakan tata ruang akan terhindar dari segala benturan kepentingan ego regional masing-masing wilayah pengembangan. 

Kegiatan pembangunan infrastruktur perkotaan memiliki peran yang sangat signifikan terhadap keberhasilan pemanfaatan ruang. konsep dasar pembangunan sarana dan prasarana dasar perkotaan berorientasi pada pemenuhan pelayanan infrastruktur perkotaan yang mampu mendukung terwujudnya pola perkembangan kota pantai metropolitan yang aman, tertib, lancar, asri dan sehat. Implementasi konsep tersebut di atas memiliki banyak tantangan, hal ini disebabkan karena kondisi infrastruktur perkotaan yang terbangun telah mengalami penurunan kualitas dan fungsi yang cukup tajam, sehingga membutuhkan biaya pemeliharaan yang cukup besar. Disisi lain, kelengkapan infrastruktur yang tersedia masih kurang dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat perkotaan terlebih lagi bagi masyarakat kota metropolitan. Konsekuensi dari potret infrastruktur, mengandung dua dimensi kegiatan pembangunan. Dimensi pertama, adalah pelaksanaan pembangunan baru guna mengejar pemenuhan kebutuhan selaras dengan perkembangan masyarakat, sedang dimensi kedua adalah pelaksanaan pemeliharaan infrastruktur yang ada. Pelaksanaan pembangunan kedua dimensi tersebut memerlukan biaya yang cukup besar. Untuk menjawab tantangan yang demikian maka diperlukan prioritas program yang proporsional sehingga dapat menciptakan infrastruktur yang berdaya dukung pada segala aktifitas perkotaan secara efektif dan efisien.

Disisi lain, sumber daya alam merupakan potensi yang dapat memacu percepatan pembangunan, sebab merupakan sumber daya yang sudah tersedia secara alami. Namun demikian, kuantitas sumber daya alam yang tersedia sangat berbeda satu dengan lainnya, di satu sisi ada yang berlimpah sedang yang lainnya relatif terbatas. Pada sumber daya alam yang relatif terbatas, perlu kajian yang lebih mendalam untuk pemanfaatannya, agar dalam pengembangan potensinya masih tetap dalam ambang batas terciptanya daya dukung lingkungan yang handal. 

Potensi sumber daya alam yang sangat berlimpah ternyata belum dimanfaatkan secara optimal, contoh sumber daya air, yang karena lemahnya pengelolaan sumber daya tersebut, belum memberikan nilai tambah pada masyarakat seperti untuk kebutuhan air bersih, tetapi justru menjadi masalah yang sangat merepotkan, yaitu dengan adanya bencana banjir dan rob. Terlepas dari keterbatasan dana dan kemampuan pengelolaan, sudah sepantasnya masalah sumber daya air yang berlimpah tersebut diubah sebagai potensi yang menjanjikan bagi perkembangan kota. Oleh karena itu, konsep pemanfaatan sumber daya air sebagai primadona pembangunan kota, mulai patut untuk dikedepankan pada era pembangunan kali ini.

Infrastruktur sebagai pendukung pemanfaatan ruang dan unsur pembentuk struktur spasial wilayah  
Kebijakan pembangunan permukiman dan prasarana kota diarahkan untuk mendukung kota agar dapat berfungsi optimal sesuai peran dan beban yang diemban sebagai kota metropolitan yang berciri pantai. Lebih dari itu, esensi dari pembangunan ini merupakan salah satu upaya peningkatan kualitas perumahan dan permukiman kota yang pada muaranya diharapkan untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat sebagai warga kota pantai metropolitan.

Tujuan program pembangunan permukiman dan prasarana kota adalah terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, estetis, nyaman dan layak huni. Sasarannya adalah mewujudkan perumahan yang terjangkau dan layak huni serta terpenuhi kebutuhan fasilitas sosial yang memadai, seperti taman, jalan, sanitasi lingkungan, sarana ibadah dan lain-lain.

Sebagai kota besar yang memiliki visi kota metropolitan, sektor transportasi memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung fungsi kota. Untuk itu, transportasi sebagai media pergerakan barang dan jasa, harus mampu mencerminkan tingkat efisiensi dan efektifitas kota dalam hal mobilitas dan aksesbilitas kota, baik secara internal maupun eksternal.

Pembangunan transportasi diarahkan untuk meningkatkan aksesbilitas dan mobilitas antar wilayah perkotaan. Muara dari arah kebijakan ini adalah terwujudnya perimbangan akan pertumbuhan yang harmonis antara pusat-pusat pertumbuhan dan kawasan permukiman.  

Fungsi internal kota:

Kebijaksanaan dan strategi pengembangan perkotaan dimaksudkan untuk meningkatkan peran internal dan fungsi eksternal kota. Peran internal diantaranya, mendorong kemampuan daerah dalam pengelolaan pembangunan kota, meningkatkan kualitas lingkungan perkotaan agar layak huni, meningkatkan daya saing kota, meningkatkan peran swasta dan masyarakat. Perubahan politik dan sosial di negara kita telah berdampak terhadap proses dan arah dari perkembangan perkotaan yang dilaksanakan pemerintah. Selain itu, krisis yang hingga kini belum teratasi telah berdampak pula pada penurunan kualitas dari pelayanan dan kehidupan perkotaan. Permasalahan internal yang terjadi diperkotaan kita, semakin sulit untuk diatasi dalam waktu yang cepat, dengan hadirnya tantangan globalisasi yang terus berlangsung dan frekwensinya semakin meningkat. Kondisi demikian itulah - yang menciptakan ketertinggalan yang cukup besar bagi perkotaan di Indonesia..

Dikatakan, untuk mengejar ketertinggalan tersebut perlu usaha bersama yang lebih keras antar pihak terkait di bidangnya, baik aktor-aktor ditingkat pusat maupun daerah. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu kebijakan dan strategi pengembangan perkotaan yang dapat dijadikan acuan dalam melakukan pembangunan perkotaan. Kebijakan itu dirumuskan untuk mendukung stakeholders kota dalam mengembangkan kotanya agar mandiri dan dapat bersaing dengan kota-kota yang ada di Indonesia. 

Pengembangan perkotaan di Indonesia saat ini, dihadapkan pada tantangan dan permasalahan seperti, tantangan global berupa persaingan bebas di forum internasional. Permasalahan internal perkotaan berupa tranformasi spasial dari pertanian menjadi kawasan budidaya perkotaan, migrasi penduduk, serta ketidaksiapan infrastruktur pendukung yang berakibat menurunnya kualitas lingkungan.

“Krisis ekonomi, sosial dan politik telah memperburuk kondisi perkotaan dengan rusaknya berbagai fasililtas dan sarana ekonomi,” tegas dirjen. Adapun masalah utama lainnya adalah meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat meningkatnya kemiskinan perkotaan serta terbatasnya dana pembangunan/pemeliharaan infrastruktur perkotaan ditambah lagi dengan tuntutan demokratisasi yang tinggi yang ditandai dengan lahirnya UU No.22 dan 5/1999.

Fungsi eksternal kota

Fungsi Eksternal Kota adalah mendorong perkembangan kota untuk mendukung pengembangan wilayah sector dengan strategi, pertama, mengembangkan Prasarana Sarana Daerah dan fasilitas lainnya untuk mendukung pengembangan ekonomi wilayah seperti kota-kota cepat berkembang di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan kota-kota di Indonesia Timur yang ditujukan bagi pengembangan pariwisata pantai dan sumber daya kelautan. Kedua, mengembangkan dan menerapkan pendekatan urban-rural linkages dalam pengembangan kota.

Sejalan dengan masalah tersebut di atas, maka visi pengembangan kota adalah “terwujudnya kemampuan kota untuk mengembangkan kawasan perkotaan yang layak huni, berkeadilan sosial secara berkelanjutan, berkembang secara berkelanjutan sesuai potensinya, serta saling memperkuat mewujudkan pengembangan wilayah yang serasi dan seimbang.”

Adapun misinya antara lain, mendorong kemampuan pemerintah daerah dalam pengelolaan pembangunan kota sesuai dengan kondisi sosial budaya lokal. Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana perkotaan dan mendorong upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan kawasan perkotaan.

Pentingnya kebijakan dan strategi pengembangan sarana perkotaan:
Perlunya kebijakan-kebijkaan dan strategi sehingga kawasan perkotaan tidak perlu tumbuh ke semua arah dengan kecepatan yang sama. Perkembangan kota mendatang dipengaruhi oleh kebutuhan perkembangan (eksternal) wilayah belakangnya: fungsi dan peran kota. Kebutuhan prasarana perkotaan akan berbeda pada setiap tahap pertumbuhan perkotaan (kecil, sedang, besar dan metropolitan). Kawasan perkotaan dapat berkembang ke arah jenis kawasan yang berbeda dibandingkan dengan perkembangan sebelumnya: kawasan industri, permukiman, perdagangan, dll. Kebutuhan prasarana setiap kawasan kota bisa berbeda satu sama lain. Tidak setiap bagian kawasan kota memerlukan prioritas yang sama terhadap jenis prasarana kota tertentu.

PROGRAM PEMBANGUNAN  

Rehabilitasi, pemeliharaan jalan dan jembatan 

Program ini dimaksudkan guna mengembalikan kualitas jalan yang mengalami penurunan fungsi sebagai    akibat terjadinya kerusakan, sehingga jaringan jalan yang ada mampu tetap berperan menjadi media mobilitas perkotaan secara optimal. Wujud dari program ini dilakukan dengan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan baik secara rutin maupun periodik
  
Peningkatan jalan dan jembatan 
Perkembangan penduduk dan aktifitas kota menuntut pengembangan mobilitas antar wilayah, untuk itu diperlukan peningkatan jaringan jalan dan jembatan yang menghubungkan jalur-jalur strategis sebagai media perkembangan mobilitas perkotaan. Kegiatan dari program ini berupa pembangunan jalan dan jembatan baru maupun yang bersifat peningkatan jalan dan penggantian jembatan.  

Pengembangan fasilitas lalu lintas jalan dan simpul transportasi 
Kepadatan lalu lintas jalan dalam wilayah perkotaan memerlukan efisiensi dan efektitas pemanfaatan jalan. Sebagai optimalisasi fungsi jalan diperlukan fasilitas lalu lintas, simpul-simpul transportasi secara memadai agar ketertiban, kelancaran dan keamanan para pengguna jalan dapat tercapai. Implementasi program ini dilakukan antara lain melalui pemeliharaan dan penyediaan rambu-rambu lalu lintas, pembangunan dan rehabilitasi terminal angkutan umum.

     Pengembangan fasilitas transportasi darat, laut dan udara.

Dalam rangka mewujudkan Visi Kota Pantai Metropolitan, perlu didukung pengembangan fasilitas yang memadai baik darat (kereta api), Laut dan Udara. Mengingat bahwa kewenangan penanganan masalah tersebut sampai saat ini masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat, maka program ini dimaksudkan untuk mendorong, memfasilitasi, serta melaksanakan kemitraan dalam pengembangan fasilitas transportasi. Perwujudan program ini melalui peningkatan prasarana transportasi kota, pembangunan prasarana transportasi darat, laut dan udara.

   Pengembangan manajemen transportasi dan moda angkutan umum

Perkembangan kota menuntut adanya inovasi dan kreasi sistem transportasi sehingga pelayanan transportasi mampu menjangkau setiap aspek kebutuhan mobilitas perkotaan, baik secara internal maupun eksternal kota. Prioritas program ini diarahkan kepada penanganan moda angkutan umum yang sesuai perkembangan kota. Wujud program ini dilakukan dengan kegiatan penyusunan pola

umum transportasi kota, penertiban angkutan umum, penetapan moda transportasi. 


Peningkatan pelayanan fasilitas pedestrian.

Berkembangnya aktifitas kota yang cukup pesat berpengaruh pada meningkatnya arus lalu lintas yang pada akhirnya akan mengurangi keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki baik yang melintasi maupun yang berada di tepi jalan raya. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk menyediakan fasilitas pedestrian agar tercapai rasa aman dan nyaman bagi pejalan kaki khususnya disekitar jalan raya. Salah satu implementasi program ini melalui kegiatan revitalisasi pedestrian area, peningkatan kesadaran masyarakat pengguna jalan operasi penertiban pedestrian.   

Penyediaan dan Perbaikan Perumahan dan Pemukiman  
Pada dasarnya program penyediaan perumahan dan permukiman lebih banyak dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha. Untuk itu, prioritas program yang dilakukan oleh Pemkot diarahkan pada pemenuhan kebutuhan papan masyarakat kurang mampu, baik berupa lahan maupun perumahan yang layak huni dan terjangkau. Sedangkan maksud program perbaikan perumahan dan permukiman ini meliputi dua pendekatan kualitas perumahan serta sarana dan prasarananya. Representasi dari program ini berupa peremajaan perumahan dan permukiman kumuh maupun peningkatan kualitas perumahan dan permukiman masyarakat miskin, penertiban rumah liar. 

Penyehatan Lingkungan Permukiman 
Infrastruktur perumahan dan permukiman yang ada di masyarakat dalam skala lingkungan, belum bisa dikelola secara penuh oleh masyarakat, oleh karena itu peran pemerintah masih dibutuhkan dalam memberikan stimulan penyediaan dan pemeliharaannya, utamanya pada saluran pematusan, instalasi pengolah air limbah, septiktank komunal dan penyediaan fasilitas MCK umum. Kegiatan program ini meliputi penyehatan lingkungan permukiman dalam arti luas. 

Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih
Pelayanan air bersih pada prinsipnya dilakukan oleh PDAM, namun dalam realisasinya belum menjangkau seluruh wilayah kota. Hal ini mengakibatkan kebutuhan air bersih sebagian wilayah masih memerlukan perhatian dari unsur teknis pemerintah kota guna melengkapi keterbatasan jangkauan pelayanan oleh PDAM Kota Semarang. Untuk itu progam ini dimaksudkan membantu penyediaan infrastruktur air bersih, bagi masyarakat. Wujud kegiatan program ini adalah penyediaan air bersih dengan menggali potensi sumber-sumber air yang ada disekitar kawasan pelayanan. 
 

Kebersihan Kota 
Aspek kebersihan sebagai salah satu indikator kesehatan lingkungan kota, diperlukan pengelolaan yang terpadu dan simultan. Keterbatasan perangkat kebersihan masih menjadi kendala pemenuhan kebutuhan pelayanan publik. Untuk itu, diperlukan terobosan pengelolaan yang bertumpu pada peran aktif masyarakat dan dunia usaha. Salah satu obsesi pemerintah kota dalam hal kebersihan adalah mengembangkan budaya hidup bersih dan sehat. Perwujudan program ini melalui kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, peningkatan peran dunia usaha & partisipasi masyarakat dalam kebersihan, penyediaan TPS & TPA yang efektif dan efisien. 


Penataan pusat niaga dan pedagang kaki lima 
Fenomena kehadiran PKL sering kali dihadapkan pada benturan berbagai aspek kepentingan. Untuk itu diperlukan keberpihakan secara proporsional terhadap PKL tanpa mengorbankan aspek lain termasuk didalamnya unsur ketertiban dan estetika kota. Patut dikedepankan dari eksistensi PKL adalah bagaimana mewadahi PKL dalam ruang yang memenuhi aspek tata ruang, produktivitas, estetis dan manusiawi. Disamping itu, pusat – pusat niaga yang tersebar diberbagai kawasan masih perlu untuk dibenahi dalam rangka mendorong tumbuhnya perekonomian masyarakat. Representasi program ini melalui kegiatan penataan PKL, revitalisasi pusat-pusat niaga tradisional. 

Revitalisasi kawasan warisan budaya 
Banyak peninggalan sejarah yang ada di Kota Semarang baik berupa warisan budaya bangunan maupun prasarana lainnya yang saat ini masih belum optimal dalam pelestarian, pengelolaan maupun pemanfaatanya. Oleh karena itu program ini dimaksudkan untuk melestarikan, mempertahankan serta mengoptimalkan pemanfaatannya agar memberikan nilai tambah yang lebih baik. Kegiatan program ini dilakukan melalui penataan kawasan budaya dan religi, penataan kawasan pariwisata. 

Penghijauan, Pertamanan dan Perabot Jalan. 
Dalam mewujudkan visi kota pantai metropolitan, daya dukung lahan kota perlu dipertahankan agar dapat memberikan kenyamanan dan mampu menampung segala aktifitas masyarakat kota. Untuk mempertahankan daya dukung lahan kota , maka penghijauan ruang terbuka perlu dikembangkan dan optimalkan untuk meningkatkan resapan air kawasan kota dan pendukung penurunan tingkat polusi udara.Ketersediaan ruang publik telah berkurang akibat dari alih fungsi sebagian ruang publik yang ada. 

Untuk itu, program ini dimaksudkan untuk mempertahankan dan memelihara ruang publik yang ada serta memperbanyak ruang publik pada kawasan-kawasan berkembang. Disisi lain, elemen dekorasi kota sebagai kosmetik wajah kota masih diperlukan inovasi dan kreasi, sehingga mampu mewujudkan estetika kota yang dinamis, produktif dan mampu berfungsi sebagai paru-paru kota. Kegiatan program ini meliputi penghijauan kota, pemeliharaan taman kota, penataan dekorasi kota dan pengembangan ruang publik

Salah Satu SisI Kebijakan Infrastruktural, Pengembangan Wilayah Bodetabek 
Pembangunan Kota Jakarta cenderung menjadikannya sebagai kota global dalamskala Asia Tenggara maupun Asia , seperti Tokyo, Singapura, Hongkong , Seoul karena adanya keterkaitan antar kota (urban linkages) sebagai akibat dari faktor pembentuk kota global seperti aliran investasi, informasi, manusia, dan komoditas, yang sangat didorong oleh kemajuan yang mengagumkan dalam bidang teknologi transportasi, informasi, dan produksi, yang tidak mengenal batas-batas negara. Kecenderungan ini tidak dapat dihindari, yang perlu dicermati adalah konsekwensi yang ditimbulkannya baik dampak positif maupun negatif . Kota-kota yang terintegrasi ke dalam sistem global akan berkembang dengan lebih pesat, sementara kota-kota menengah dan kecil serta pusat-pusat perdesaan berkembang jauh lebih lambat, sehingga cenderung menciptakan ketimpangan antarkota (interurban disparity). Kota Jakarta yang terintegrasi ke dalam sistem ekonomi global cenderung terjadi polarisasi sosial-ekonomi terutama antara sektor korporat, yang diisi oleh para manajer dan tenaga-tenaga profesional, dengan sektor-sektor ekonomi lokal termasuk sektor informal, yang sarat dengan buruh setempat. Sementara itu, masyarakat kota pun menjadi lebih heterogen dan majemuk dengan berbagai ikatan kekerabatan primordial, yang sering menyimpan potensi 'konflik' yang besar.

Polarisasi ini dicerminkan pula dalam struktur fisik kota, khususnya perbedaan kontras dalam lingkungan permukiman, Perubahan-perubahan fungsi bagian kota dari lingkungan permukiman menjadi lokasi kegiatan sektor-sektor korporat seperti perbankan, tempat-tempat perbelanjaan super mal, perkantoran, dan kondominium adalah ciri umum perkembangan suatu kota global. Dinamika ini juga mendorong transformasi pada kawasan pinggiran kota (fringe areas), yang semula merupakan kawasan pertanian berubah fungsi menjadi kawasan industri dan tempat tinggal, seperti kota-kota baru, dalam waktu singkat.

Kehadiran suatu kota dengan kegiatan perekonomian berskala global akan menarik pendatang (migran) untuk 'mengadu nasib'. Kota-kota yang telah menjadi global cities di negara yang telah maju biasanya merupakan kota tujuan migrasi internasional, di mana pendatang dari berbagai bangsa dan ras yang mengisi segmen-segmen pekerjaan tertentu dan menghuni bagian-bagian kota tertentu pula. Migrasi desa-kota dan berbagai masalah ikutannya tidak dapat dihindari, sebagai konsekuensi pertumbuhan suatu kota berskala global.

Kemajuan pembangunan DKI Jakarta, menyebabkan tumbuhnya wilayah dibelakang Jakarta (hinterland) karena tuntutan sosial dan ekonomi. Pembangunan Jakarta menyebabkan terjadinya pembangunan diwilayah Bodetabek (Bogor , Depok Tangerang dan Bekasi) sebagai wilayah penyangga. Fakta menunjukkan bahwa perkembangan ekonomi dan perdagangan di Jakarta menyebabkan aliran urbanisasi yang tidak terelakkan dengan banyaknya pendatang yang bekerja di Jakarta. Konsekwensinya, banyak diantara mereka yang memilih tinggal disekitar Jakarta karena lebih ekonomis dan tetap dapat menjangkau Jakarta karena tersedianya sarana transpotasi. Perkembangan pemukiman disekitar Jakarta diiringi pula dengan berkembangnya sarana perekonomian dan sosial seperti pusat perbelanjaan , pasar, sekolah-sekolah mesjid gereja sehingga dapat dikatakan tumbuh wilayah perkotaan baru. Dengan banyaknya pemukiman di wilayah pinggiran Jakarta, mengakibatkan terjadinya kepadatan moda perpindahan orang dan barang . Kemacetan lalu lintas pada titik-titik tertentu pada jam kerja dipandang sebagai indikasi ketidak mampuan daya tampung sarana dan prasarana transportasi serta pola sebaran aktifitas transportasi yang menumpuk pada satu waktu. Kebijakan pembangunan pemukiman di wilayah Bodetabek, sebenarnya sudah diantisipasi dengan konsep kota mandiri sebagai bentuk usaha distribusi pemerataan aktifitas penghuninya. Kota Mandiri seperti Kawasan Bumi Serpong Damai, Kawasan Lippo Cikarang dibangun dengan berbagai fasiltas seperti permukiman , perkantoran, sarana ibadah, sekolahan pusat perbelanjaan dengan harapan penghuninya melakukan semua aktifitas kehidupan dikawasannya sendiri, akan tetapi kenyataannya banyak diantara mereka bekerja di Jakarta, sehingga mengakibatkan menumpuknya persoalan kemacetan lalu lintas karena ketidak mampuan daya tampung parasarana transportasi. Saat ini terjadi pergeseran ”moda” transportasi yang mana penghuni kota Jakarta lebih menyukai sepeda motor agar dapat bergerak lebih lincah didalam kepadatan lalulintas.

Disamping permukiman kota mandiri yang cenderung mapan, di wllayah Bodetabek terdapat juga permukiman ”kelas bawah ” , sebagai wujud dari social disparity dari dampak negatif perkembangan Jakarta. Permukiman semacam ini mengakibatkan dampak yang lebih komplek terhadap fisik Kota Jakarta, seperti rentannya kelestarian lingkungan, berkurangnya sumberdaya alam dan meningkatnya polusi.

PENUTUP

Kebijakan Infrastruktural harus diikuti dengan strategi keruangan dan prasarana wilayah, peran prasarana dalam pembangunan struktur spasial wilayah dikaitkan dengan sistim dan jaringan kota-kota dan kebijakan infrastruktur dalam arahan spasial pengembangan wilayah untuk menghindari dampak negatif dari perkembangan wilayah/perkotaan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Bahan Ajar Diklat Fungsional Penjenjangan Perencana Tingkat Madya, Bidang Perencanaan Spasial, Pusbindiklatren 2004, Magister Perencanaan Kota dan Daerah Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2005
2. Heru Purboyo, Struktur Ruang Wilayah dan Kota, Diklat Perencanaan Tata Ruang , ITB, Bandung 2006
3. Djoko Sujarto dan Mochtarram Karyoedi, (2005), Orientasi Dasar Pertimbangan Penyusunan Rencana Pembangunan DKI Jakarta
4. Menjakartakan Warga Jakarta, Pemerintah DKI – Yayasan Adhika Karya Generasi 1997
5. Politik Kota dan Hak Warga Kota , Penerbit Buku KOMPAS , Jakarta , Maret 2006
6. Direktorat Jenderal Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum dan Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi, 1999, Pembangunan Perkotaan Berwawasan Lingkungan, Jakarta.
7. Tommy Firman , Keterkaitan Antarkota dan Implikasinya, KOMPAS